TabloidTEMPO.COM | MAKASSAR – Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Sulawesi Selatan mendorong penguatan kolaborasi antara masyarakat sipil, akademisi, organisasi kemasyarakatan, jurnalis, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kepemudaan (OKP), dan aparat penegak hukum dalam upaya mencegah serta memberantas korupsi.(jumat 25/9/2026)
Dorongan tersebut mengemuka dalam Dialog Kebangsaan bertema “Peran Akademisi, Ormas, Jurnalis, LSM dan OKP dalam Pemberantasan Korupsi” yang digelar LMPI Sulsel di Warkop Azzahrah, Jalan Ratulangi, Kota Makassar pada hari Kamis (24/9/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang bertukar gagasan mengenai pentingnya pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam penggunaan anggaran negara dan pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Ketua LMPI Sulsel, Andi Noer Aliem, S.Pd., mengatakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum.
“Teman-teman LSM, ormas, OKP, akademisi dan jurnalis merupakan bagian penting untuk memperkuat pengawasan. Jangan sampai kepentingan masyarakat justru dikorbankan,” kata Andi.
Menurut Andi, sejumlah sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat perlu mendapat perhatian bersama, antara lain pengelolaan dana desa, pelaksanaan proyek pemerintah, serta berbagai program yang bersumber dari anggaran negara.
Ia menilai keterlibatan berbagai elemen masyarakat dapat memperkuat fungsi kontrol sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
LMPI Tekankan Pentingnya Data dalam Informasi Dugaan Korupsi
Dalam dialog tersebut, Andi juga mengingatkan masyarakat agar memahami tugas dan kewenangan masing-masing aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan.
Ia menekankan bahwa setiap informasi mengenai dugaan penyimpangan harus disampaikan melalui mekanisme yang tepat dan, sedapat mungkin, didukung data maupun dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita ingin masyarakat paham sampai di mana tugas dan kerja kepolisian maupun kejaksaan. Informasi dan jaringan masyarakat menjadi bagian penting dalam memberikan informasi terkait dugaan korupsi,” jelasnya.
Dialog tersebut turut dihadiri perwakilan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melalui unsur Asisten Intelijen serta perwakilan Polda Sulsel.
Kehadiran unsur aparat penegak hukum menjadi bagian dari ruang komunikasi antara masyarakat sipil dan institusi penegak hukum untuk membangun pemahaman mengenai pencegahan serta penanganan dugaan tindak pidana korupsi.
Andi mengatakan LMPI Sulsel juga memiliki mekanisme dalam menerima informasi masyarakat terkait dugaan penyimpangan.
“LMPI ini punya cara tersendiri dalam melakukan pemberantasan korupsi, khususnya dalam menerima laporan. Kami juga mendapatkan pembekalan mengenai cara-cara menginvestigasi informasi terkait dugaan korupsi,” ujarnya.
KPJ Makassar Hadirkan Suasana Kebersamaan
Dialog Kebangsaan LMPI Sulsel berlangsung dalam suasana yang tidak hanya serius, tetapi juga penuh keakraban. Kelompok Penyanyi Jalanan (KPJ) Kota Makassar turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut dengan membawakan sejumlah lagu karya Iwan Fals, di antaranya Bento, Bongkar, dan Wakil Rakyat.
Para peserta dan narasumber bahkan turut bernyanyi bersama. Momen tersebut menjadi bagian dari suasana kebersamaan di tengah pembahasan mengenai persoalan kebangsaan dan pemberantasan korupsi.
Pernyataan Sikap Komitmen Antikorupsi
Pada kesempatan yang sama, peserta juga membacakan pernyataan sikap sebagai bentuk komitmen terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Pernyataan sikap tersebut dibacakan oleh Djusman AR, salah satu narasumber sekaligus Penasehat LMPI Sulawesi Selatan. Ia didampingi Ketua LMPI Sulsel Andi Noer Aliem dan Sekretaris LMPI Sulsel Djaya Jumain.
Melalui Dialog Kebangsaan tersebut, LMPI Sulsel berharap pengawasan publik dapat terus diperkuat melalui komunikasi, kolaborasi, edukasi, serta penyampaian informasi secara bertanggung jawab kepada lembaga yang memiliki kewenangan.
LMPI Sulsel juga berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan mengangkat berbagai persoalan yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan, pengawasan publik, pemberantasan korupsi, serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.(**)red/SS
0
0
Average Rating