GOWA —tabloidTEMPOl – Polemik kegiatan pemetaan tanah P2 di Desa Tanete, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, mulai menuai sorotan. Toddopuli Indonesia Bersatu (TIB) secara tegas membantah keterlibatan organisasinya dalam kegiatan yang disebut-sebut memungut biaya hingga Rp300 ribu per bidang tanah dari masyarakat.
Ketua Divisi Hukum TIB, Muh. Irwan, menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan bagian dari program TIB. Ia bahkan mempertanyakan pihak yang menjalankan kegiatan tersebut, termasuk dasar pelaksanaan dan mekanisme penarikan biaya kepada masyarakat.
Menurut Irwan, persoalan ini tidak boleh dibiarkan menjadi polemik tanpa kejelasan. Pemerintah daerah, khususnya instansi teknis yang memiliki kewenangan terkait pendapatan dan administrasi pertanahan, perlu memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
“Jangan sampai masyarakat dibebani pungutan tanpa kejelasan siapa penyelenggaranya, apa dasar hukumnya, dan ke mana aliran dananya. Pemerintah daerah harus menjelaskan persoalan ini secara transparan,” tegas Irwan jumat 13/11
Ia mengakui, TIB sebelumnya memang pernah menjalin komunikasi dan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Gowa terkait rencana pelaksanaan pemetaan tanah P2 di lima kecamatan. Namun, rencana tersebut tidak berlanjut setelah Bapenda Gowa menolak skema pembiayaan yang berpotensi membebani masyarakat.
Irwan mengungkapkan, saat itu Sekretaris Bapenda Gowa, Hasanuddin, secara tegas menghendaki agar kegiatan pemetaan dilaksanakan tanpa pungutan kepada warga.
“Pesannya sangat jelas, kegiatan pemetaan harus benar-benar nol rupiah. Tidak boleh ada biaya yang dibebankan kepada masyarakat. Karena prinsip itulah, program tersebut tidak kami lanjutkan,” ungkapnya.
Irwan juga menyoroti adanya kemiripan pola kegiatan pemetaan di Desa Tanete dengan kegiatan yang sebelumnya berlangsung di Desa Rappo Lemba.
Berdasarkan keterangan yang disampaikannya, pekerjaan pemetaan di kedua lokasi tersebut ditangani oleh orang yang sama, yakni Inisial Bur Sementara besaran biaya yang disebut dipungut kepada masyarakat berbeda, yakni Rp250 ribu per bidang di Rappo Lemba dan Rp300 ribu per bidang di Tanete.
Dari sisi jumlah objek, Rappo Lemba disebut memiliki sekitar 2.000 bidang tanah, sedangkan Tanete diperkirakan mencapai 3.000 bidang.
Kesamaan pelaksana dan pola pungutan tersebut, menurut Irwan, menjadi alasan perlunya penelusuran lebih jauh. Namun, ia menegaskan bahwa TIB tidak memiliki hubungan kelembagaan maupun tanggung jawab atas kegiatan yang sedang berlangsung di Desa Tanete.
Sorotan TIB kini mengarah pada Pemerintah Kabupaten Gowa. Sebab, apabila kegiatan tersebut berkaitan dengan program administrasi pertanahan atau pendataan objek pajak, masyarakat berhak mengetahui siapa penyelenggaranya, siapa yang memberikan persetujuan, bagaimana mekanisme pelaksanaannya, serta apa dasar hukum setiap pungutan.
Pemda Gowa juga perlu memastikan apakah kegiatan tersebut merupakan program resmi pemerintah, pekerjaan pihak ketiga, atau inisiatif di luar mekanisme pemerintahan.
Kejelasan ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, penyalahgunaan nama lembaga, maupun pembebanan biaya yang tidak memiliki dasar yang jelas.
“Jangan membawa-bawa nama TIB untuk kegiatan yang bukan kami kerjakan. Kami punya prinsip bahwa masyarakat tidak boleh dirugikan. Kalau memang ada pungutan, silakan dibuka secara transparan siapa yang memungut, atas dasar apa, dan siapa yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Irwan kembali menegaskan bahwa kegiatan pemetaan tanah P2 di Desa Tanete, Kecamatan Tompobulu, bukan merupakan program TIB dan tidak memiliki keterkaitan dengan organisasi tersebut. Tutupnya
Hingga berita ini di rayangkan, keterangan mengenai pihak penyelenggara, dasar pelaksanaan, serta legalitas pungutan di Desa Tanete masih memerlukan konfirmasi dari pemerintah desa, Bapenda Gowa, dan pihak pelaksana kegiatan.
Publik kini menunggu penjelasan resmi Pemkab Gowa. Sebab, ketika kegiatan menyangkut pendataan tanah dan melibatkan pembayaran dari masyarakat, transparansi bukan sekadar pilihan, melainkan bagian penting dari pertanggungjawaban kepada publik.
((**)
0
0
