TabloidTEMPO.COM | GOWA –Kamis 12 /11/2026 –Presiden Toddopuli Indonesia Bersatu (TIB), Syafriadi Djaenaf Daeng Mangka, menyoroti lambatnya penanganan serta buruknya transparansi proses penyidikan dugaan tindak pidana pemalsuan dan pemberian keterangan palsu, yang dilaporkan Raehana Daud ke Polresta Gowa sejak Juni 2023.
Secara administratif, laporan tercatat sebagai Laporan Polisi nomor LP/B/871/VIII/2023/SPKT/POLRES GOWA/POLDA SULSEL tanggal 23 Agustus 2023. Penyidikan baru resmi dimulai dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan nomor SPDP/67/II/Res.1.9/2024/Reskrim pada 23 Februari 2024. Tercatat pula dua dokumen SP2HP, yaitu nomor SP2HP.A.3/1106/Res. 1.9/VIII/2024/Reskrim dan SP2HP A.3.1/67.a/Res.1.9/VIII/2024/Reskrim bertanggal 10 Agustus 2024, dengan bukti terlampir.
Berdasarkan SP2HP tanggal tersebut, Alamsyah Dg Nyonri telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Namun hingga kini, tidak ada tindakan penahanan yang dijalankan. Lebih dari itu, status hukum pihak-pihak yang ikut menandatangani dokumen yang diduga palsu yakni Kepala Dusun Borong Untia, Kepala Desa Maccini Baji, serta Sekretaris Camat Bajeng yang kini menjabat Camat Bajeng Barat masih menggantung tanpa kejelasan.
Mereka tercatat sebagai saksi dalam rangkaian dokumen: surat keterangan kepemilikan tanah, surat garapan, sporadik, bukti Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Alamsyah Nyonri, serta salinan dokumen rincik tanpa keterangan wilayah yang diduga palsu. Hingga saat ini, belum ada penegasan resmi mengenai peran dan tanggung jawab hukum mereka dalam dugaan pemalsuan dokumen tanah ini.
Keterlambatan proses ini semakin mencolok bila merujuk Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, Pasal 31 ayat (2). Aturan tersebut menetapkan batas waktu penyelesaian penyidikan: perkara kategori sedang maksimal 60 hari, perkara sulit 90 hari, sedangkan perkara sangat sulit paling lama 120 hari terhitung sejak surat perintah penyidikan diterbitkan. Tenggat waktu tersebut telah jauh terlewat.
Raehana Daud sebelumnya telah melayangkan surat permohonan klarifikasi kepada Kapolresta Gowa, c.q. Kasat Reskrim dan Kanit Tahbang. Bersama TIB, ia mendesak percepatan tahap penyidikan, penahanan tersangka sesuai ketentuan hukum, serta penegasan status hukum seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan pemalsuan dokumen tanah.
Saat dikonfirmasi, Ps Kanit Tahbang Satreskrim Polresta Gowa, Ipda Syamsul menyatakan penyidik masih mengumpulkan alat bukti, termasuk proses penyitaan barang bukti, serta menunggu tersangka Alamsyah menghadirkan saksi pendukungnya.
Menurut Presiden TIB, penanganan perkara ini terasa tidak transparan, berbelit, dan lambat. Ia mengingatkan penyidik bahwa mustahil dugaan pemalsuan balik nama warisan dilakukan sendirian tanpa keterlibatan pihak yang menandatangani dokumen: Kepala Dusun Borong Untia, Kepala Desa Maccini Baji, serta Sekretaris Camat Bajeng saat ini yang kini menjabat Camat Bajeng Barat.(**)red/SS
0
0
Average Rating