TabloidTEMPO.COM | GOWA – Riuh desakan agar Bupati Gowa mundur atau dimundurkan terus mengisi ruang publik. Namun, di tengah derasnya narasi tersebut.(Kamis 2/7/2026).
Coorporate Responsibility Coruption Indonesia (CRCI) mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menerima setiap ajakan sebagai cerminan suara rakyat.
Koordinator CRCI, Ardianto, menilai penting untuk membedakan antara kritik yang lahir dari aspirasi masyarakat dan narasi yang berpotensi digerakkan oleh kepentingan tertentu. Menurutnya, hingga saat ini belum ada dasar yang membenarkan masyarakat menggiring kesimpulan di luar mekanisme hukum yang berlaku.
“Publik harus bertanya, siapa yang diuntungkan dari masifnya narasi ini? Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan penonton, bahkan alat, dalam pertarungan kepentingan yang belum tentu berpihak kepada rakyat Gowa,” ujar Ardianto. Kepada Awak Media Rabu 01/07
Ardianto menyebut gelombang seruan tersebut patut dicermati secara kritis. Ia menilai terdapat indikasi bahwa isu tersebut diduga tidak sepenuhnya tumbuh dari aspirasi masyarakat secara luas dan diduga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membangun tekanan politik di ruang publik.
Ardianto menegaskan bahwa penilaian tersebut merupakan pandangan kami yang belum dapat dipastikan sebagai fakta dan karenanya tidak boleh dianggap sebagai kesimpulan.
Menurutnya, demokrasi tidak boleh berubah menjadi arena pembentukan opini yang mendahului proses hukum. Ia mengingatkan bahwa perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar, tetapi penggunaan narasi yang belum didukung bukti berisiko memperdalam polarisasi di tengah masyarakat.
“Kalau ada dugaan pelanggaran, buktikan melalui mekanisme hukum. Jangan membangun vonis di ruang publik sebelum lembaga yang berwenang menyatakan adanya pelanggaran. Opini tidak boleh menggantikan pembuktian,” tegasnya.
Kami mengimbau masyarakat Gowa untuk lebih selektif menerima informasi, tidak mudah menyebarkan narasi yang belum terverifikasi, serta tetap menjaga persatuan di tengah meningkatnya tensi politik.
“Masyarakat Gowa jangan mudah diprovokasi. Daerah ini membutuhkan stabilitas dan ruang demokrasi yang sehat. Kritik harus berbasis fakta, sementara proses hukum harus dibiarkan berjalan tanpa tekanan opini. Jangan sampai kepentingan segelintir pihak justru mengorbankan persatuan masyarakat,” tutup Ardianto.(**)red/SS
0
0
Average Rating