tabloidTEMPO -Isu ketenagakerjaan di sektor perikanan kembali menjadi sorotan dalam sebuah diskusi publik yang digelar sejumlah organisasi buruh bersama lembaga bantuan hukum dan pemerintah daerah di Makassar, Selasa (28/4). Forum ini menegaskan bahwa pekerja perikanan masih berada dalam situasi kerja yang jauh dari layak dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.
Kegiatan yang berlangsung di Saoenk Cobek, Perintis Kemerdekaan, ini diinisiasi oleh koalisi organisasi buruh, di antaranya PSBM, KPBI, dan FSBPI, dengan melibatkan perwakilan pemerintah serta organisasi masyarakat sipil. Diskusi berlangsung selama dua jam, menghadirkan peneliti Delandi Safri Pratama sebagai narasumber utama, serta tanggapan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar dan LBH Makassar.
Dalam pemaparannya, Delandi menekankan bahwa sektor perikanan masih dibayangi berbagai persoalan struktural. Praktik kerja tidak layak, absennya jaminan sosial, serta ketidakjelasan hubungan kerja menjadi persoalan yang terus berulang. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya pengawasan serta minimnya penegakan hukum terhadap pelanggaran ketenagakerjaan.
“Pekerja perikanan berada pada posisi rentan karena sistem kerja yang tidak transparan dan perlindungan hukum yang belum optimal,” ujarnya.
Diskusi berkembang menjadi ruang pertukaran pandangan antara peserta yang berasal dari berbagai latar belakang. Mereka sepakat bahwa diperlukan langkah konkret untuk memperbaiki kondisi tersebut. Beberapa rekomendasi yang mengemuka mencakup penguatan regulasi ketenagakerjaan di sektor perikanan, peningkatan kapasitas pengawasan, serta perluasan akses jaminan sosial bagi pekerja.
Selain itu, penguatan peran serikat buruh juga dinilai penting agar pekerja memiliki wadah kolektif dalam memperjuangkan hak-haknya. Tanpa organisasi yang kuat, pekerja akan terus berada dalam posisi tawar yang lemah di hadapan pemberi kerja.
Forum ini juga menjadi bagian dari refleksi menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day). Momentum tersebut dimanfaatkan untuk menyoroti sektor-sektor yang selama ini kurang mendapatkan perhatian publik, termasuk perikanan.
Penyelenggara berharap hasil diskusi tidak berhenti sebagai wacana, melainkan dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang konkret. Tujuannya jelas: menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil, manusiawi, dan berkeadilan sosial, khususnya bagi pekerja perikanan di Makassar.
Penulis: Muh Haidir
0
0
Average Rating