GOWA – tabloidTEMPO -Dinamika Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Gowa memasuki babak baru. Tidak lagi sebatas perdebatan politik di ruang rapat dewan, perkara ini kini bergeser ke ranah hukum pidana setelah Bupati Gowa, Hj Sitti Husniah Talenrang, resmi melaporkan dua saksi yang memberikan keterangan di forum Pansus ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Laporan tersebut diajukan pada Jumat (4/7/2026). Dua pihak yang dilaporkan adalah Saenal Abidin, seorang Oknum wartawan media daring, serta Agus salim Harahap yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.
Dalam konferensi pers di Rumah Jabatan Bupati, Sabtu (5/7/2026), Husniah Talenrang menegaskan bahwa langkah hukum itu diambil karena keterangan kedua saksi dinilai telah menyerang kehormatan dan nama baiknya, baik sebagai pribadi maupun sebagai kepala daerah.
“Kami bersama kuasa hukum telah melaporkan dua orang terkait dugaan pencemaran nama baik dan kesaksian palsu yang disampaikan dalam Pansus Hak Angket DPRD Gowa,” tegas Husniah.
Menurutnya, berbagai pernyataan yang disampaikan dalam forum Pansus bukan hanya tidak sesuai fakta, tetapi juga telah menyebar luas di ruang publik sehingga memunculkan persepsi negatif dan fitnah terhadap dirinya.
Ia menilai tuduhan yang dilontarkan telah melampaui batas kritik dan berpotensi memenuhi unsur pidana. Karena itu, jalur hukum dipilih sebagai mekanisme untuk menguji kebenaran setiap pernyataan yang disampaikan dalam forum tersebut.
Husniah juga menyebut pihaknya telah menyerahkan sejumlah barang bukti kepada penyidik Bareskrim sebagai dasar pelaporan.
“Barang bukti sudah kami siapkan. Itu menjadi dasar kami melapor ke Bareskrim Polri,” ujarnya.
Di sisi lain, Bupati Gowa menegaskan dirinya tetap menghormati proses Pansus Hak Angket DPRD Gowa dan siap memberikan klarifikasi apabila dipanggil secara resmi. Namun hingga konferensi pers berlangsung, ia mengaku belum pernah menerima surat undangan dari DPRD Gowa.
“Saya siap hadir dan memberikan penjelasan berdasarkan fakta. Tetapi sampai hari ini belum ada undangan resmi yang saya terima,” katanya.
Meski polemik terus bergulir, Husniah memastikan roda pemerintahan Kabupaten Gowa tetap berjalan normal. Ia meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang berkembang sebelum seluruh proses hukum dan politik memperoleh kejelasan.
Sementara itu, Kuasa Hukum Bupati Gowa, Amirullah dari Specialist Law Firm, mengungkapkan bahwa langkah hukum tidak berhenti di Bareskrim. Pihaknya juga melaporkan Saenal Abidin ke Dewan Pers atas dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.
Menurut Amirullah, sebagian keterangan yang disampaikan Saenal dalam forum Pansus dinilai lebih banyak berupa asumsi dibanding fakta yang dapat diverifikasi.
Ia mencontohkan pernyataan mengenai dugaan penggunaan uang daerah untuk kegiatan hiburan yang, menurutnya, setelah dilakukan penelusuran tidak melibatkan Bupati Gowa sebagaimana narasi yang berkembang.
“Karena itu kami menilai pemberitaan maupun kesaksian tersebut tidak berimbang dan patut diuji melalui mekanisme Dewan Pers maupun proses hukum,” ujarnya.
Amirullah juga menyatakan laporan pidana yang diajukan telah didasarkan pada ketentuan hukum yang menurut pihaknya relevan untuk diuji oleh aparat penegak hukum. Selanjutnya, seluruh proses pembuktian akan menjadi kewenangan penyidik Bareskrim Polri.
Kasus ini menandai eskalasi baru dalam polemik Hak Angket DPRD Gowa. Perseteruan yang semula berlangsung dalam ruang politik kini resmi memasuki arena penegakan hukum, dengan seluruh pihak berpotensi menguji dalil, bukti, dan kesaksiannya melalui proses hukum yang berlaku.
(One)
0
0
Average Rating