TabloidTEMPO.COM |GOWA – Di tengah kebuntuan hubungan antara Pemerintah Kabupaten Gowa dan DPRD Gowa, Bupati Sitti Husniah Talenrang memilih menempuh jalur yang berbeda.
Bukan membalas polemik dengan polemik, melainkan menyurati Gubernur Sulawesi Selatan agar memfasilitasi mediasi antara dua lembaga yang belakangan terjebak dalam tarik-menarik politik.
Surat permohonan itu dinilai menjadi penanda bahwa konflik yang semula bergulir di ruang politik kini diarahkan kembali ke meja dialog.
Koordinator PANDITA, Wawan, menilai langkah tersebut layak diapresiasi. Menurutnya, ketika komunikasi antar-lembaga mengalami kebuntuan, membuka ruang mediasi merupakan pilihan yang lebih bijak dibanding membiarkan ketegangan terus meningkat.
“Permintaan mediasi kepada Gubernur menunjukkan adanya iktikad untuk menyelesaikan persoalan melalui mekanisme pemerintahan. Ini bukan semata menyangkut hubungan eksekutif dan legislatif, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat yang menginginkan pemerintahan tetap berjalan efektif,” kata Wawan, Selasa (21/7/2026).
Dalam pandangannya, polemik politik yang berkepanjangan berisiko menggeser perhatian pemerintah dari agenda utama, yakni pelayanan publik dan pembangunan daerah. Karena itu, setiap langkah yang membuka ruang komunikasi patut diberi dukungan.
Wawan mengatakan gubernur memiliki posisi strategis sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk mempertemukan dua institusi yang tengah berselisih agar penyelesaian dilakukan dalam koridor hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Perbedaan pandangan adalah bagian dari demokrasi. Namun, demokrasi juga menyediakan ruang musyawarah. Mediasi menjadi instrumen yang tepat agar masing-masing pihak dapat menyampaikan argumentasi secara terbuka tanpa mengorbankan stabilitas pemerintahan,” ujarnya.
Ia berharap seluruh pihak menghormati proses yang sedang ditempuh dan tidak lagi memperkeruh suasana melalui narasi-narasi yang justru memperlebar jarak antara eksekutif dan legislatif.
“Bagi masyarakat Gowa, yang paling penting bukan siapa yang menang dalam konflik politik, tetapi bagaimana pelayanan publik tetap berjalan dan pembangunan tidak terhambat. Karena itu, PANDITA mengajak semua pihak menjadikan mediasi sebagai momentum memperbaiki komunikasi dan mengakhiri polarisasi yang terjadi,” tutur Wawan.
Menurut Wawan, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari kerasnya perdebatan, tetapi juga dari kemampuan para pemangku kepentingan menemukan jalan keluar melalui dialog yang bermartabat dan menghormati kewenangan masing-masing lembaga.(**)red/SS
0
0
Average Rating