tabloidTEMPO– Koalisi masyarakat sipil Lembaga Toddopuli Indonesia Bersatu (TIB) mengungkapkan keprihatinan mendalam atas maraknya aktivitas tambang ilegal di Bontonompo dan Bontonompo Selatan.
Eksploitasi tanpa kendali ini telah mengubah tanah yang dahulu subur menjadi lahan gersang dan penuh lubang bekas tambang. Dampaknya semakin nyata bagi masyarakat krisis air bersih meluas, polusi udara meningkat, serta ekosistem alami rusak, mengancam kelangsungan hidup warga setempat.
Sebagai lembaga yang juga memperjuangkan hak lingkungan dan keberlanjutan hidup masyarakat, TIB telah mengajukan keluhan resmi kepada pihak berwenang, namun hingga kini belum ada tindakan konkret untuk menghentikan kegiatan ilegal tersebut.
Ironisnya, Bontonompo dan Bontonompo Selatan yang dikenal sebagai Kampung Halaman Sang Jenderal telah melahirkan pemimpin daerah selama enam periode berturut-turut di Kabupaten Gowa ini.
Seharusnya, kawasan ini dilestarikan dan dijaga, bukan dirusak oleh kepentingan segelintir pihak.
“Kami hanya ingin kehidupan yang layak, tanpa harus khawatir lingkungan kami hancur akibat tambang ilegal ini,” ujar salah satu warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan.
TIB mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah tegas dalam menghentikan operasi tambang ilegal serta memulihkan ekosistem yang telah rusak. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi lingkungan diperlukan agar Bontonompo dapat kembali hijau, asri, dan berkelanjutan.
Presiden TIB, Syafriadi Djaenaf Daeng Mangka, menegaskan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi akibat tambang liar di Bontonompo dan Bontonompo Selatan adalah dampak dari lemahnya penegakan hukum serta pembiaran oleh pemerintah setempat.
“Empat tokoh asal wilayah kecamatan ini telah menjabat sebagai Bupati Gowa selama enam periode berturut-turut. Seharusnya, Bontonompo dan Bontonompo Selatan terbebas dari kerusakan lingkungan, apalagi yang disebabkan oleh tambang ilegal,” tegas Daeng Mangka.
(**)
