TabloidTEMPO.COM | GOWA – Sidang paripurna DPRD Gowa yang semestinya menjadi ruang evaluasi terhadap pertanggungjawaban penggunaan APBD 2025 justru menyisakan pertanyaan. Yang paling banyak mengemuka ke publik bukanlah kualitas laporan keuangan daerah, capaian program, ataupun rekomendasi perbaikan. Sebaliknya, perhatian tersedot pada polemik ketidakhadiran bupati dan perang pernyataan antarpejabat.
Padahal, fungsi utama DPRD adalah memastikan setiap rupiah APBD dipertanggungjawabkan secara transparan. Ketika fokus bergeser pada drama politik, publik berhak bertanya: siapa yang sebenarnya sedang diawasi, dan untuk kepentingan siapa?
Koordinator Pandita, Wawan, menilai dinamika tersebut menunjukkan adanya kecenderungan DPRD lebih sibuk membangun persepsi daripada memperkuat kualitas pengawasan.
“Pengawasan tidak diukur dari seberapa keras narasi yang dibangun di depan kamera. Ukurannya adalah seberapa tajam DPRD membedah kebijakan dan seberapa besar manfaat rekomendasinya bagi masyarakat,” kata Wawan. Sabtu 24/07
Menurutnya, narasi yang berkembang setelah rapat justru lebih banyak menyoroti absennya kepala daerah daripada isi LPj APBD itu sendiri. Akibatnya, substansi yang seharusnya menjadi perhatian utama publik tenggelam oleh hiruk-pikuk politik.
Ironisnya, DPRD terlihat begitu vokal membicarakan kehadiran seorang kepala daerah, tetapi publik belum banyak mendengar uraian mendalam mengenai temuan, evaluasi, maupun solusi konkret atas persoalan pembangunan yang menjadi isi laporan pertanggungjawaban.
“Kalau energi dewan lebih banyak habis untuk mengomentari siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir, kapan masyarakat mendapat penjelasan tentang efektivitas anggaran, kualitas pelayanan publik, atau program yang gagal mencapai target?” ujar Wawan.
Ia menambahkan, lembaga legislatif harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam politik simbolik. Sebab, semakin besar ruang yang diisi retorika, semakin kecil ruang yang tersisa untuk membahas kepentingan masyarakat.
Bagi masyarakat, rapat paripurna bukanlah panggung adu gengsi antara eksekutif dan legislatif. Forum itu merupakan instrumen konstitusional untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
“Masyarakat tidak akan mengingat siapa yang paling lantang berbicara di ruang sidang. Yang diingat adalah apakah DPRD mampu memperbaiki kualitas pemerintahan atau justru ikut memperpanjang konflik politik,” kata Wawan.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan publik bukan eskalasi ketegangan, melainkan kedewasaan politik. Sebab marwah DPRD tidak lahir dari kerasnya kritik, melainkan dari kualitas pengawasan yang mampu menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat Gowa.(**)/red
0
0
Average Rating