GOWA — tabloidTEMPO – Di saat ruang politik Kabupaten Gowa masih dipenuhi silang pendapat, hak angket, dan saling lapor ke aparat penegak hukum, muncul suara yang mengajak semua pihak berhenti menghitung siapa yang menang dan siapa yang kalah.
Bagi Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan, Jabal, pertarungan politik yang berkepanjangan hanya akan menyita energi pemerintahan dan mengorbankan kepentingan masyarakat.
Menurut Jabal Nur, Gowa sedang berada di persimpangan. Di satu sisi, daerah ini memiliki peluang berkembang menjadi kawasan perkotaan yang semakin maju, bahkan dinilai layak menuju status kota dengan meningkatnya kapasitas kelembagaan, termasuk harapan peningkatan Polres Gowa menjadi Polrestabes. Namun, di sisi lain, dinamika politik yang terus memanas dikhawatirkan justru menghambat langkah tersebut.
“Gowa membutuhkan suasana yang tenang untuk bertumbuh. Jangan sampai energi daerah habis hanya untuk mempertahankan konflik politik,” kata Jabal. Rabu 22/07
Baginya, kemajuan Gowa tidak cukup diukur dari pembangunan fisik atau perubahan status kelembagaan. Yang lebih penting adalah membangun identitas daerah yang berpijak pada nilai-nilai keagamaan, toleransi, dan persaudaraan.
Dalam konteks itu, Jabal memandang silaturahmi Bupati Gowa, Husniah Talenrang, dengan Habib Luthfi bin Yahya sebagai pesan politik yang sarat makna.
“Itu bukan sekadar kunjungan seremonial. Ada pesan moral bahwa Gowa harus dibangun dengan semangat religius, memperkuat persatuan, dan menenangkan kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut muncul ketika hubungan antara eksekutif dan legislatif di Gowa masih dibayangi polemik hak angket. Alih-alih memperpanjang pertentangan, Jabal mendorong kedua lembaga kembali pada fungsi masing-masing sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia berharap DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, namun pada saat yang sama menjaga ruang dialog agar roda pemerintahan tidak terganggu.
“Hak angket tidak harus berakhir dengan permusuhan. Kalau semua pihak mengedepankan kepala dingin, saya yakin penyelesaiannya bisa ditemukan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah pemerintahan yang bekerja, bukan konflik yang tidak berkesudahan,” katanya.
Jabal juga menyoroti banyaknya laporan hukum yang kini melibatkan berbagai pihak. Menurut dia, situasi tersebut semestinya tidak menjadi penghalang bagi upaya rekonsiliasi.
Ia berharap Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dapat memfasilitasi penyelesaian yang mengedepankan pendekatan damai apabila memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
“Semangat penyelesaian secara damai telah mendapat ruang dalam sistem hukum kita. Jika memang memungkinkan, mengapa tidak ditempuh? Yang harus dimenangkan adalah kepentingan masyarakat Gowa, bukan ego politik masing-masing pihak,” ujarnya.
Di tengah iklim politik yang masih bergejolak, ajakan Jabal menjadi pengingat bahwa pembangunan membutuhkan stabilitas. Sebab, pada akhirnya masyarakat tidak menilai siapa yang paling keras bersuara, melainkan siapa yang mampu menghadirkan pemerintahan yang tenang, pelayanan publik yang berjalan, dan kehidupan sosial yang harmonis.
“Kalau semua terus bertahan pada posisinya masing-masing, yang rugi adalah masyarakat. Sudah saatnya semua pihak duduk bersama, berdamai, lalu bekerja membangun Gowa yang lebih maju, religius, dan bermartabat,” tutupnya.
(One)
0
0
Average Rating