Oleh: Salman Sitaba
Wakil Ketua Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO) Provinsi Sulawesi Selatan
TabloidTEMPO.com |GOWA,Sulsel – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia kini menjadi salah satu kebijakan yang paling banyak diperbincangkan di ruang publik. Program ini membawa semangat besar: memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup sebagai fondasi tumbuh kembang yang sehat.
Secara konsep, gagasan tersebut tentu patut diapresiasi. Negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan generasi mudanya tumbuh dengan kondisi kesehatan yang baik. Namun dalam praktik kebijakan publik, sebuah program tidak hanya diukur dari niat baiknya, melainkan juga dari efektivitas implementasi serta dampak yang dihasilkan.
Berbagai dinamika yang muncul di tengah masyarakat menunjukkan bahwa program MBG masih menyisakan sejumlah pertanyaan penting. Beberapa kejadian di lapangan, termasuk persoalan teknis distribusi hingga kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas makanan, menjadi sinyal bahwa pelaksanaan program ini perlu mendapatkan perhatian serius.
Dalam kebijakan publik, kritik dari masyarakat bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, kritik merupakan mekanisme kontrol sosial yang penting dalam memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai tujuan awalnya.
Salah satu hal yang paling banyak menjadi perhatian publik adalah besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program MBG. Dengan nilai yang mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, wajar jika masyarakat berharap adanya sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, serta diawasi secara ketat.
Pengelolaan anggaran negara dalam skala besar selalu memerlukan tata kelola yang kuat. Tanpa sistem pengawasan yang memadai, kebijakan dengan anggaran besar berpotensi membuka celah terjadinya penyimpangan, sesuatu yang tentu tidak diharapkan oleh siapa pun.
Di sisi lain, diskusi mengenai MBG juga mengingatkan kita pada satu hal yang lebih mendasar bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak hanya bergantung pada pemenuhan gizi semata. Pendidikan tetap menjadi pilar utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Investasi pada peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan fasilitas sekolah, serta kesejahteraan guru dan dosen merupakan langkah strategis yang memiliki dampak jangka panjang. Guru yang sejahtera dan fasilitas pendidikan yang memadai akan melahirkan generasi muda yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga kuat secara intelektual dan karakter.
Oleh karena itu, polemik yang berkembang terkait program MBG seharusnya tidak dilihat sebagai konflik antara pihak yang mendukung dan menolak kebijakan. Sebaliknya, hal ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi yang komprehensif.
Evaluasi bukanlah bentuk kegagalan kebijakan, melainkan bagian dari proses penyempurnaan. Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang terus diperbaiki melalui masukan, kritik, serta dialog yang terbuka.
Pada akhirnya, tujuan besar bangsa ini tetap sama, menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing di masa depan. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap kebijakan yang diambil perlu benar-benar mempertimbangkan efektivitas, keberlanjutan, serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Penulis: Salman Sitaba
Editor : Redaksi
0
0
Average Rating