TabloidTEMPO.COM | GOWA – Di saat ruang sidang DPRD Gowa berulang kali dipenuhi perdebatan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket, persoalan yang dihadapi masyarakat kecil justru terasa berjalan tanpa gaung.
Warga miskin masih bergulat dengan kebutuhan hidup, petani menghadapi ketidakpastian, pencari kerja menunggu peluang, sementara perhatian DPRD seolah tersedot pada pertarungan politik.
Narasi yang belakangan viral di media sosial berbunyi, “Pejabat tidak pernah ribut membela orang miskin, tetapi orang miskin sering berantem membela pejabat yang membuat mereka miskin.”
Kalimat itu menjadi cermin keresahan publik yang mulai mempertanyakan arah politik di Kabupaten Gowa.
Selama berbulan-bulan, Pansus Hak Angket mendominasi ruang publik. Rapat demi rapat digelar, polemik demi polemik dipertontonkan.
Namun masyarakat bertanya, di mana keberpihakan DPRD terhadap rakyat yang setiap hari kesulitan memenuhi kebutuhan hidup?
Lembaga legislatif sejatinya lahir untuk mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tetapi ketika energi politik lebih banyak dihabiskan untuk konflik dengan eksekutif, publik berhak mempertanyakan apakah fungsi representasi rakyat masih menjadi prioritas.
Tidak sedikit warga menilai DPRD Gowa lebih sibuk membangun panggung politik daripada menghadirkan solusi. Hak angket yang semestinya menjadi instrumen pengawasan justru dinilai telah menyita perhatian lembaga legislatif, sementara persoalan kemiskinan, pengangguran, pelayanan dasar, dan kesejahteraan masyarakat tidak terdengar memperoleh intensitas pembahasan yang sama.
Kritik itu semakin menguat karena masyarakat belum melihat langkah politik DPRD yang benar-benar terasa dampaknya bagi kelompok miskin. Yang lebih sering muncul ke permukaan justru silang pendapat, konferensi pers, hingga polemik berkepanjangan.
Bagi masyarakat kecil, politik tidak diukur dari seberapa keras DPRD menyerang eksekutif. Politik diukur dari seberapa banyak hak rakyat yang berhasil diperjuangkan.
Ketika Masyarakat masih kesulitan mencari pekerjaan, mengakses layanan publik, dan memenuhi kebutuhan hidup, sementara elite politik terus larut dalam konflik, maka pertanyaan publik menjadi sederhana: DPRD Gowa sedang mengawasi pemerintah, atau justru lebih sibuk mengurus pertarungan politik daripada memperjuangkan hak-hak masyarakat?
Demokrasi tidak hanya menuntut pengawasan terhadap pemerintah, tetapi juga menuntut DPRD mempertanggungjawabkan kepada publik bagaimana waktu, anggaran, dan kewenangannya digunakan.
Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak memilih wakilnya untuk menjadi aktor dalam drama politik yang berkepanjangan, melainkan untuk memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
-Minggu /26/7/2026-
(**)adm-red/SS
0
0
Average Rating